Skip to content

Perundang-undangan

Dasar perundang-undangan
Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Perundang-undangan

Kitab Undang-udang Hukum Pidana (KUHP)

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya KUHP.

Kitab perundang-undangan pidana dapat dibaca lebih lengkap di link ini.

Perundang-undangan

UU Nomor 8 Tahun 1981

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

UU Nomor 8 Tahun 1981 dapat dibaca lebih lengkap di link ini.

Perundang-undangan

Perpol Nomor 8 Tahun 2021

Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dapat dibaca lebih lengkap di link ini.