pada 6 Mei 2008 18:08:38
Kejaksaan Tinggi Maluku melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Maluku Tengah (Malteng) Ir. Abdullah Tuasikal terkait kasus korupsi pembelian kapal cepat milik Pemerintah Daerah Malteng, MV Pamahanu Nusa senilai Rp.13,9 miliar. Pemeriksaan Tuasikal, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku itu dipimpin langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus, Zainul Arifin Wijaya, Kamis (30/6). Pembelian kapal cepat MV. Pamahanu Nusa berkaitan dengan dugaan mark-up anggaran mencapai Rp.7 miliar ini, melibatkan dua bupati, yakni mantan Bupati Malteng Rudolf Ruka dan Bupati Malteng Abdullah Tuasikal. Dugaan mark-up terjadi karena saat pembelian kapal cepat tersebut, terjadi pada dua priode bupati yang berbeda. Dalam kasus ini, Ruka sudah dijadikan sebagai tersangka bersama dua kontraktor. Mereka sudah ditahan di rumah tahanan (Rutan) Waiheru Ambon. Zainul Arifin kepada Vox Populi mengatakan, kejaksaan sudah melakukan pemanggilan terhadap Tuasikal untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, kata dia, semua kemungkinan bisa terjadi termasuk status Tuasikal berubah menjadi tersangka. “Semua mungkin, tergantung bagaimana hasil pemeriksaan nanti. Sudah ada tiga tersangka tapi mereka semua yang diperiksa itu, calon tersangka,” kata Zainul diruang kerjanya, Kamis (30/6). Dikatakan juga, pemeriksaan Tuasikal ini tidak atas ijin presiden, karena surat permohonan pemeriksaan yang diajukan kejaksaan ke presiden sejak Maret 2005 lalu belum juga dibalas. “Sesuai ketentuatn UU karena lebih dari 60 hari, apabila tidak ada balasan, kita bisa langsung melakukan pemeriksaan,” jelas dia. Zainul menyatakan, kasus ini ditangani kejaksaan karena dugaan mark-up anggaran mencapai Rp.7 miliar, sementara harga kapal tidak semahal itu. Pasalnya dalam perencanaan akan dibeli kapal baru, ternyata realisasi kapal yang dibeli adalah bekas. Selain itu, spesifikasi ukuran, kapasitas, hingga kecepatan kapal tidak sesuai dengan isi kontrak. Pembelian kapal ini melalui persetujuan DPRD Maluku Tengah dan sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2001/2002 dan Dana Alokasi Umum (DAU). Ruka yang saat itu menjabat sebagai bupati, sempat mencairkan dana APBD Maluku Tengah untuk pembayaran setengah dari harga kapal pada tahap pertama. Selanjutnya karena terjadi pergantian bupati, maka pembayaran berikutnya dilakukan Bupati Tuasikal, dengan dana yang berasal dari DAU sebesar Rp.6,5 miliar. Sayangnya kapal yang datang setelah dilunasi itu, tidak sesuai pesanan sebagaimana tertuang dalam kontrak. Spesifikasi ukuran kapal dalam kontrak ternyata tidak sesuai dengan ukuran kapal yang diharapkan. Dalam kontrak disepakati panjang kapal 35 meter, dengan lebar 6,80 meter, namun kapal yang dibeli ternyata berukuran panjang 29,81 meter dengan lebar 6,60 meter. Sementara kecepatan kapal yang menurut pesanan harusnya 45 knot, yang terbeli justru kecepatan kapal hanya hingga 29 knot. Meskipun ukuran maupun kapasitasnya sudah berubah itu, namun harga kapal tetap Rp.13,9 miliar, padahal harga kapal yang didatangkan tersebut ditaksir hanya Rp.5,8 miliar. Selain itu, dalam pengadaan MV Pamahanu Nusa ini juga, terjadi dua kali penunjukan pimpinan proyek (Pimpro). Pimpro pertama dipegang Abdulah Kelian pada masa Ruka, dan digantikan oleh Noke Rahakbauw saat bupati dijabat Tuasikal. Sementara itu, Tuasikal yang sempat dicegat wartawan di pintu masuk kejaksaan saat akan diperiksa, mengatakan kedatangan dirinya karena dipanggil kejaksaan. “Saya ikuti saja panggilan ini dan saya siap diperiksa,” tandasnya. Tuasikal yang datang tanpa didampingi pengacara ini menyatakan, dirinya menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi pembelian MV Pamahanu Nusa tersebut kepada kejaksaan. “Sebagai warga negara yang baik, karena saya sudah dipanggil, saya ikuti saja. Saya serahkan ke kejaksaan saja. Nanti tanyakan saja ke dalam,” katanya sambil berlalu. Dalang dari semua ini adalah Bpk Anton T W beralamat jl Kartini V/8C no:3 Jak-Pus Hp 0816 895 1616 / 0816 86 1616 yang hingga saat ini terlepas dari jerat Hukum Indonesi dengan oknum Polisi yang di siapkan sehingga banyak yg menderita akibat ulah nya mengunakan ektasi/shabu shabu & wanita-wanita dari China untuk membuat pejabat-pejabat Maluku terpelana oleh sikap dan tingkah laku perbuatan nya.